Cover image via SAYS Indonesia
Tidak ada yang mengatakan bahwa pekerjaan sebagai menteri itu mudah… memang
Berbagai pertimbangan harus dibuat, sekian ahli harus ditemui, bertumpuk-tumpuk dokumen harus dipelajari agar dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik untuk rakyat. *Yup*! Hal ini penting dilakukan apalagi jika menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan?
Tapi ini tidak mencegah beberapa menteri di era Presiden Joko Widodo sedikit galau dengan kebijakannya
Kegalauan para menteri ini terlihat saat mereka mengambil kebijakan tertentu, atau berencana mengambil kebijakan tertentu, tapi baru sebentar sudah dicabut. Alasannya beragam, mulai dari protes masyarakat hingga teguran dari presiden. Siapa saja mereka? Yuk lihat daftar selengkapnya.
1. Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy yang sebelumnya merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) masuk ke dalam kabinet setelah menggantikan menteri sebelumnya Anies Baswedan.
Image via infonitas
Belum segenap sebulan menjabat, dirinya sudah menuai kontroversi dengan rencana full day school-nya
Dalam rencana *full day school* ini, durasi para siswa untuk belajar di sekolah diperpanjang hingga pukul 5 sore dari sebelumnya hanya sekitar pukul 1 siang. Menteri pendidikan yang baru ini beralasan bahwa dengan durasi yang lebih lama, [sekolah bisa punya lebih banyak waktu untuk mengajarkan pendidikan karakter] (http://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/12441701/mendikbud.usul.siswa.bersekolah.seharian.penuh.wapres.kalla.setuju). Selain itu, menurutnya dengan menyamakan jam pulang siswa dan jam pulang orang tua, tindakan menyimpang dari para siswa setelah pulang sekolah dapat dihindari. Dirinya juga menjelaskan bahwa [Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah setuju] (http://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/12441701/mendikbud.usul.siswa.bersekolah.seharian.penuh.wapres.kalla.setuju) dengan catatan sebaiknya diadakan proyek percontohan dulu sebagai tahap penjajakan.
Berbagai reaksi tentu saja bermunculan, mulai dari yang setuju hingga yang menolak
Seperti dilaporkan [Kompas] (http://nasional.kompas.com/read/2016/08/09/16494941/menpan.rb.dukung.sekolah.sehari.penuh.untuk.tingkatkan.kualitas.guru), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan dirinya mendukung program ini dengan alasan dapat meningkatkan kualitas guru dan aparatur negara. Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta [Djarot Saiful Hidayat program ini masih harus dikaji dengan serius] (http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/10/11553871/wacana.full.day.school.djarot.ingatkan.masih.ada.sekolah.yang.siswanya.belajar.bergantian) lagi. Dirinya menambahkan bahwa hingga saat ini masih banyak sekolah yang jadwalnya bergantian pagi dan siang sehingga tidak memungkinkan memperpanjang durasi belajar. [Tempo.co] (https://www.tempo.co/read/opiniKT/2016/08/10/12752/sekolah-seharian-ala-menteri-pendidikan) dalam kolom Opini-nya bahkan menyebut rencana ini terlalu Jakarta-sentris. Hal ini dikarenakan para orang tua di desa dengan profesi sebagai petani, nelayan dan profesi lain memiliki irama kerja yang berbeda dengan orang tua di Jakarta.
Para orang tua bahkan mengajukan petisi untuk menolak full day school
Image via change.org
Hingga saat berita ini ditulis, sudah terdapat lebih dari 35 ribu orang yang menandatangani petisi ini. Hanya dibutuhkan 14 ribuan tanda tangan lagi untuk mencapai 50 ribu tanda tangan yang ditargetkan.
Dan akhirnya rencana inipun… dicabut
Seperti dikutip [Tempo.co] (https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/09/079794531/menteri-muhadjir-rencana-sekolah-sehari-penuh-dibatalkan) dalam konferensi pers pada tanggal 9 Agustus 2016 kemarin, Muhadjir Effendy akhirnya mencabut rencana tersebut. "Jika memang belum dapat dilaksanakan, saya akan menarik rencana itu dan mencari pendekatan lain," ujarnya.
Meskipun sempat 'galau', Muhadjir Effendy memutuskan untuk menarik rencananya sebelum sempat dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan menteri urutan selanjutnya yang sudah membuat kebijakan namun akhirnya terpaksa dicabut dalam waktu kurang dari 24 jam. Ingat siapa menteri yang dimaksud?
2. Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan (2014 – 2016)
Image via liputan6
Ignasius Jonan merupakan menteri perhubungan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya dilengserkan setelah diadakan [*reshuffle* kabinet kedua] (http://says.com/id/news/jokowi-reshuffle-kabinet-lagi-ini-5-hal-yang-harus-kamu-tahu-tentangnya).
Tahun 2015 lalu, Jonan sempat mengeluarkan larangan beroperasi kepada penyedia layanan ojek online
Larangan ini disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh dirinya, tertanggal 9 November 2015. Alasan dikeluarkannya larangan ini adalah karena menurut Jonan ojek online melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa angkutan umum setidaknya harus memiliki tiga roda, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.
Hal ini tentu menuai protes keras dari masyarakat
Protes ini berdatangan kepada Jonan dalam berbagai bentuk, mulai dari yang serius hingga [guyonan] (http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151218100935-185-99057/larang-gojek-kebijakan-menhub-jonan-jadi-guyonan/), dan [petisi] (https://www.change.org/p/menhub-tinjau-ulang-larangan-ojek-dan-taksi-online-kemenhub151?recruiter=413154182&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink).
Presiden Jokowi pun turun tangan
Image via Twitter/jokowi
Akhirnya, larangan inipun [dicabut dalam waktu kurang dari 24 jam] (http://industri.bisnis.com/read/20151218/98/503097/setelah-menuai-protes-jonan-akhirnya-mencabut-aturan-pelarangan-gojek-cs) setelah dipublikasikan
Iganisus Jonan memang salah satu menteri yang 'kegalauannya' sempat membuat masyarakat berang. Meski begitu, efek dari kebijakannya tidak begitu terasa. Pada saat larangan tersebut dipublikasikan, penyedia ojek online masih beroperasi dan sebelum sempat ditertibkan larangan ini sudah dicabut.
Hal ini berbeda dengan menteri urutan ketiga yang 'kegalauannya' sempat membuat harga daging melonjak. Ingat siapa menteri ini?
3. Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan (2014 – 2015)
Image via tokohindonesia.com
Rachmat Gobel merupakan menteri perdagangan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya digantikan Thomas Lembong pada *reshuffle* kabinet pertama.
Rachmat sempat menuai kontroversi setelah dirinya memangkas angka impor sapi dan mengakibatkan harga daging melonjak
Pada triwulan kedua tahun 2015, [Indonesia mengimpor sebanyak 279.000 kepala sapi] (http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/new-trade-minister-reverses-cattle-import-restriction-orders-300000-head/) untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Namun pada triwulan ketiga, Rachmat Gobel memotong angka ini hingga [lebih dari 80%] (http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/beef-fiasco-government-flip-flops-rice-imports/) menjadi 50.000 kepala sapi saja. Kebijakan untuk memangkas impor ini diambil setelah adanya laporan [kelebihan produksi daging di Nusa Tenggara Barat] (http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/10/ri-import-50000-tons-australian-beef.html). Meski demikian ternyata produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan akan daging dan justru mengakibatkan lonjakan harga daging. Hal ini mengakibatkan harga daging melonjak hingga 130.000 rupiah per kilogram atau lebih tinggi 44% dari harga normal kala itu yang biasanya adalah 90.000 rupiah.
Setelah terjadi lonjakan harga dan permintaan masyarakat, akhirnya impor tambahan terpaksa dilakukan
Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia (Apdasi) sempat melakukan [protes dan menuntut mogok jualan] (http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-import-cattle-merchants-protest-rising-beef-prices/) selama 4 hari setelah harga daging berada di atas 120.000 rupiah dan tidak kunjung turun. Dengan tekanan dan lonjakan harga ini, akhirnya [pemerintah memutuskan untuk mengimpor 50.000 kepala ekor sapi lagi] (http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-import-cattle-merchants-protest-rising-beef-prices/) agar dapat menstabilkan harga.
Lalu, menteri mana yang menurut kamu paling galau?
Muhadjir Effendi yang belum sempat menerapkan kebijakan sudah dicabut? Ignasius Jonan yang harus mencabut larangannya dalam kurang dari 24 jam? Atau Rachmat Gobel yang sempat membuat harga melonjak dulu?
