Cover image via Liputan 6
Jumat (4/11) nanti bisa jadi merupakan [salah satu] hari yang tak terlupakan bagi cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Akan ada–mengutip [Detik] (http://news.detik.com/berita/d-3332722/berjanji-gelar-aksi-damai-fpi-tak-ada-bayaran-di-demo-4-november), **aksi damai** meminta pemerintah untuk **menangkap Ahok terkait dugaan penistaan agama**.
Kata kunci paling menarik soal ini adalah damai.
Karena kemudian reaksi pun bermunculan.
Ketua DPR **Ade Komarudin**, misalnya, mengkhawatirkan aksi ini ditunggangi kelompok tertentu. Kepada [Bisnis] (http://kabar24.bisnis.com/read/20161030/15/597337/ketua-dpr-khawatir-aksi-demo-memprotes-ahok-4-november-ditungangi) pada Minggu (30/10) lalu, Ade menyatakan bahwa ia khawatir ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tak terkendali.
Damai tapi…
Kalau mau dibilang ini akan jadi aksi damai, kami pun berharap begitu. Tapi sinyal yang diberikan massa pendukung aksi juga sebegitu serius.
Di **Aksi Bela Islam Jilid I** pada Jumat (14/10), massa acap kali menyerukan akan membunuh Ahok karena dianggap melecehkan Islam, seperti dikutip [Tempo] (https://m.tempo.co/read/news/2016/10/30/083816170/munarman-demo-4-november-akan-dihadiri-500-ribu-orang).
*Thank God*, aksi berakhir tanpa ada [kericuhan] (http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/15/of2ww6-aksi-damai-disambut-positif), seperti dilaporkan Republika.
"Leganya" lagi, Ahok menyikapi ini dengan santai, "Kalau dia (pendemo) ancam celakakan saya, kalau dia sudah ngomong terbuka, kan jadi urusan polisi," ujar Ahok pada [Tempo] (https://metro.tempo.co/read/news/2016/10/14/083812340/diancam-akan-dibunuh-fpi-ahok-urusan-polisi) di Balai Kota (14/10).
Tapi soal demo, sejak awal ia [demokratis] (https://metro.tempo.co/read/news/2016/10/14/083812362/didemo-fpi-ahok-semua-orang-punya-hak), "Ya demo kan hak semua orang," ujarnya.
Semoga saja aksi 4 November yang digagas FPI selalu damai ke depannya; tanpa ada kerusuhan sejak awal sampai akhir…
tidak seperti aksi mereka dua tahun lalu di [Balai Kota] (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542ee04416e18/polda-ringkus-20-anggota-fpi-yang-rusuh-di-balai-kota),
tidak seperti aksi mereka di [Kedubes Denmark] (http://news.detik.com/berita/531789/aksi-fpi-di-kedubes-denmark-rusuh).
Siaga 1 untuk 4 November?
Pemerintah pun bersiap menyambut **aksi damai** ini.
**Status Siaga 1 sudah rilis** melalui surat bernomor B/ND-35/X/2016/Korbrimob untuk internal Brimob yang kemudian jatuh ke khalayak. Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto menjelaskan, "Itu untuk internal Brimob dalam rangka kesiapan personel jika sewaktu-waktu diperlukan. Jadi itu bukan untuk keseluruhan situasi secara umum. Hanya untuk memudahkan dalam kesiapan personel Brimob," tutur Agus, Sabtu (29/10), seperti dilansir [Tribun News] (http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/29/jelang-demo-4-november-brimob-siaga-1-ini-penjelasan-mabes-polri).
Keputusan Kapolri dianggap berlebihan bagi Pusat Advokasi Hukum dan HAM (Paham) Indonesia.
Dilansir dari [Republika] (http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/10/30/ofv2mp319-paham-pengerahan-pasukan-brimob-pada-4-november-berlebihan), Paham menganggap jika Brimob yang digerakkan, berarti yang bekerja adalah satuan PHH. Seolah yang bakal terjadi adalah kerusuhan.
Padahal aksi 4 November sejatinya merupakan bentuk dukungan masyarakat kepada Polri untuk menegakkan hukum.
Dalam surat tersebut, tercatat total 17 kompi Brimob Polri dan 12 Brimob Polda dari berbagai daerah siap dikirim ke Jakarta untuk *mengawal* **aksi damai** tersebut.
Permintaan untuk damai beneran dari berbagai pihak.
Harapan agar aksi besar ini berlangsung tanpa kekerasan dan kericuhan juga bukan dari kita dan Kapolri.
Ketua Umum Partai Gerindra **Prabowo Subianto** juga punya harapan yang sama, "Kita harus jaga jangan sampai ada unsur-unsur yang mau pecah-belah bangsa," kata Prabowo setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10).
Di kesempatan terpisah, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah **Dahnil Anzar Simanjuntak** pun berharap demonstrasi 4 November berlangsung damai, "Kami menghormati upaya teman-teman mengekspresikan kekecewaan mereka melalui demonstrasi, selama dilakukan dengan cara yang damai. Maka, kami mengimbau itu disampaikan dengan cara yang damai," dikutip [Detik] (http://news.detik.com/berita/d-3332685/pemuda-muhammadiyah-imbau-demo-ahok-4-november-digelar-damai).
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto naik kuda di Padepokan Garuda Yaksa, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).
Image via Suara/Erick Tanjung
Media sosial sudah kepalang panas.
Ketika *in real life* pihak penggagas aksi menyatakan damai, figur-figur publik menganjurkan demo tanpa kericuhan, dan kepolisian sudah preventif untuk siap mengawal para pendemo…
Media sosial punya sikap yang lain. Oh, *netizen*…
Gambar-gambar seperti ini tersebar di Facebook, Twitter, dan berbagai grup chat.
Perang opini terjadi dalam bentuk meme dan grafis yang provokatif.
Seberapa siagakah kamu?
Dengan melihat seluruh pihak terkait menyiapkan segalanya secara positif, semestinya aksi 4 November bukan hal yang mesti dikhawatirkan.
Kamu bisa lihat bagaimana FPI dan ormas pendukung aksi ini pun sudah siap untuk menjalankan demo ini dengan damai. Lihat pula bagaimana presiden mengajak MUI dan dua ormas Islam terbesar untuk turut mendukung aksi ini berlangsung tanpa ricuh. Siapa yang tak suka damai?
Yang dikhawatirkan adalah karena isu ini punya pemantik yang serius: **Ahok dianggap melecehkan ayat Alquran**; kitab suci umat Islam, agama mayoritas warga negara Indonesia. Ahok dianggap 'menyenggol' aspek paling sensitif mayoritas di negeri ini.
Sebelum aksi sebesar Bela Islam, Ahok sudah melihat langsung efek blundernya di mata masyarakat. Elektabilitasnya jatuh menjadi 27,5 persen di bulan ini. Padahal sebelumnya, di bulan September, survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia menyebutkan bahwa Ahok punya elektabilitas 41,5 persen, dilansir dari [Tempo] (https://pilkada.tempo.co/read/news/2016/10/30/348816211/survei-elektabilitas-ahok-anjlok-anies-agus-bagaimana).
Jatuhnya elektabilitas merupakan bentuk harga yang mesti dibayar mahal oleh Ahok dalam perjuangannya menggapai kursi Jakarta 1 tahun depan.
Di sisi lain, FPI sebagai salah satu penggagas aksi ini, juga punya rekam jejak yang lumayan buruk di mata masyarakat. [DW] (http://www.dw.com/id/bagaimana-menghadapi-kelompok-seperti-fpi/a-17978763) menuliskan bahwa organisasi ini kerap melakukan aksi main hakim sendiri dan meresahkan warga.
Terlepas dari itu, jumlah massa yang–mengutip Munarman–mencapai 500 ribuan orang juga dianggap rentan untuk diprovokasi.
Dan karena pertimbangan inilah, tak heran kalau banyak yang tak nyaman dengan rencana 4 November nanti.
Tetapi, dengan massa yang sebesar itu, demo ini jadi kesempatan bagi pendukung Aksi Bela Islam II untuk bisa menunjukkan bahwa 4 November bisa berjalan damai, dan membuktikan bahwa ini adalah hari 'besar' yang tak perlu dikhawatirkan.
Jadi, jika 4 November menjadi momen tuntutan penegakan hukum sesuai konstitusi, semestinya kesiagaan kita tak perlu se-*lebay* itu.
Toh, Ahok sudah sangat siap menghadapi FPI di jalur hukum… walau FPI ternyata meminta untuk [menunda penyelidikan] (http://says.com/id/news/setelah-gembar-gembor-menuntut-ahok-fpi-minta-penyelidikan-ditunda).
